BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
Melalui
berbagai media cetak maupun elektronik kita dapat menyaksikan berbagai
peristiea cara orang mengekspresikan keinginan kita secara bebas. Keinginan itu
disampaikan dengan cara demonstrasi. Ketika aspirasi yang disampaikan dengan
cara demonstrasi itu diakomodasikan, banyak yang melakukan tindakan anarki
dengan merusak berbagai objek yang dijumpai. Dengan dalih kebebasan, mereka
seakan-akan menghendaki agar keinginannya itu harus dipenuhi. Bahkan, tidak
lagi memperhatikan norma-norma hukum dan budaya yang berlaku.
Pada Bab ini kita dapat mempelajari hak asasi manusia ( HAM )
secara fundamental. Setiap bangsa memiliki pandangan sendiri tentang HAM.
Pndangan ini didasari oleh sistem nilai yang di anut bangsa tersebut. Asas-asas
HAM yang kita pelajari merupakan pandangan fundamental. Di samping itu,
kesadaran HAM makin meningkat seiring dengan kemajuan masyarakat, tetapi
pelanggaran HAM juga masih sering terjadi. Untuk itu pendidikan HAM perlu
diberikan di sekolah, khususnya di sekolah dasar (SD) agar anak lebih mengenali
HAM secara dini.
1.2
Rumusan
Masalah
Adapun rumusan masalah
dari makalah ini adalah :
1. Apa
itu hakekat HAM ?
2. apa
tujuan dari pembelajaran HAM ?
1.3
Tujuan
Makalah
Adapun rumusan masalah
dari makalah ini adalah :
1. Memahami
hakekat HAM
2. Memahami
apa tujuan dari pembelajaran HAM.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1
Hakikat Hak Asasi Manusia
A.
Makna
Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia
Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun
1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Apa saja yang dapat dikatakan hak dasar manusia itu? Hak dasar manusia adalah
hak-hak yang sifatnya mendasar dan melekat pada manusia. Tanpa hak dasar itu,
manusia tidak dapat hidup dan melangsungkan kehidupannya. Sejak dilahirkan,
manusia telah membawa hak dasar itu. Ketika manusia dilahirkan, ia dalam
keadaan lemah dan tidak berdaya. Ketidakberdayaan itu membuat manusia mendapat
pertlongan dari manusia lainnya yaitu melalui pendidikan.
John Dewey (1961) menyebut manusia itu
sebagai homo educandum, artinya dapat dididik, mendidik, dan perlu dididik. Dikatakan
dapat dididik karena manusia itu dapat diubah perilakunya. Mengingat dapat
diubah, maka manusia itu dapat tumbuh dan berkembang. Dikatakan mendidik karena
manusia itu dapat mengubah perilaku diri dan orang lainnya sehingga
pengetahuan, sikap, dan keterampilan dapat ditransformasikan dan diwariskan,
serta dikembangkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dikatakan perlu
dididik karena tanpa pendidikan maka manusia tidak dapat hidup secara layak
sebagai manusia.
Oleh karena itu pendidikan adalah hak
setiap orang yang harus dipenuhi agar kehidupannya layak dan bermartabat. Sekalipun
manusia ketika dilahirkan dalam keadaan lemah, namun tidak ada satu alasan
apapun bahwa hak dasar itu dapat dicabut oleh siapa pun juga, termasuk oleh
negara dan hukum. Justru hukum dan negara diperlukan untuk melindungi dan
menjamin agar hak dasar itu tidak dilanggar oleh orang lainnya. Bagaimana halnya
dengan para narapidana yang dihukum dan hidup di dalam penjara atau lembaga
pemasyarakatan (LP)? Apakah kebebasannya yang dirampas oleh hukum itu merupakan
pelanggaran HAM? Mengapa demikian? Siapakah yang memberikan hak dasar itu
kepada manusia? Apakah hak dasar itu diberikan oleh sesama manusia, negara,
hukum, ataukah Tuhan? Mengapa demikian? Jika hak dasar itu diberikan oleh
sesama manusia, atas dasar apa manusia itu memperoleh legitimasi memberikan hak
dasar itu? Untuk menjawab peranyaan ini, dapat dikemukakan konsep HAM secara
fundamental theologis yang mengatakan bahwa hak dasar yang dibawa manusia sejak
lahir itu adalah anugerah Tuhan.
Konsep HAM ini didassarkan pada
keyakinan theistik religius bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa itu ada. Seluruh
manusia bergantunng dan taat pada ajaran-Nya agar dapat hidup selamat dan
sejahtera. Misalnya, hak hidup manusia. Hak hidup ini adalah untuk memperoleh
kehidupa yang melekat dan dimiliki setiap orang bukan diberikan oleh hukum atau
negara tetapi anugerah Tuhan. Konsep HAM tidak hanya berdimensi theologis saja,
tetapi juga berdimensi ideologis filosofis, moral, dan yuridis konstitusional
(Slamet Marta Wardya dalam Muladi, 2005). Dikatakan ideologis karena konsep HAM
itu berkaitan denggan hak dasar manusia berlandaskan ideologi yang dianut oleh
suatu negara. Misalnya, ideologi komunisme atau kapitalisme akan selalu
memandang HAM sesuai dengan ajaran ideologi tersebut. Disamping bercorak
ideologis, konsep HAM juga dikatakan bersifat filosofis karena hak dasar
manusia itu selalu menyangkut kepentingan fundamental manusia. Oleh karena
fundamental maka konsep HAM bersifat substansi, esensial, dan abstrak. HAM
berkaitan dengan nilai dasar manusia dan menyentuh sendi-sendi kemanusiaan.
Misalnya tanpa HAM maka harkat dan martabat sebagai manusia akan hilang.
Dengan kata lain kemanusiaan akan hilang
manakala HAM ini dicabut oleh pihak lain. bagi bangsa Indonesia HAM itu bukn
hanya universal berupa hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir semata,
melainkan disesuaikan dengan kebudayaan dan yuridis berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945. Kehidupan individu maupun masyarakat Indonesia itu berdasarkan
kekeluargaan. Hal ini berkaitan dengan cara pandang bangsa Indonesia terhadap
jati dirinya yaitu hakikat kodrat sebagai manusia. Pada hakikatnya manusia Indonesia
secara utuh dapat dikembalikan pada kodratnya yang theistik religius.
1. Struktur
kodrat manusia
Secara
struktural manusia itu tersusun atas jasmani dan rohani. Sebagai makhluk
jasmaniah, fisik manusia mengalami pertumbuhan. Jasmani manusia teriri atas
unsur unorganis, fisiko-kemis, vegetatif, dan animal (Anton Baker, 1993). Bila
dibandingkan dengan makhluk lainnya, jasmani manusia itu memiliki sifat-sifat
yang mirip, membutuhkan gerak, makan dan minuman sebagaimana tumbuhan dan hewan
yang tumbuh dan berkembang biak. Rohani manusia terdiri atas unsur pikir,
cipta, rasa dan karsa serta budi nurani (Noorsyam, 2005). unsur pikir, cipta,
rasa dan karsa serta budi nurani, tidak dapat dipisahkan sekalipun dapat
dibedakan. Kecenderngan pada salah satu aspek membuat kehidupan rohaninya tidak
seimbang. Contohnya jika seseorang mengutamakan perkembangan pikirnya, membuat
kehidupannya menadi “kering” dari aspek perasaan dan budi perkertinya. Sekarang
ini, banyak orang yang sudah berpendidikan tinggi, tetapi mengalami krisi dalam
bidang sikap dan pekertinya.
2. Sifat
Kodrat Manusia
Berdasarkan
sifat kodratnya, manusia itu memiliki sifat individu dan sosial. Sifat individu
tampak dalam perilakunya yang cenderung egois dan mementingkan diri sendiri.
Sifat sosial tampak pada perrilaku yang cenderung untuk berkelompok,
berinteraksi, dan membutuhkan orang lain. dari sifat kodrat ini dapat dikethui
bahwa HAM itu memiliki dimensi individual dan sosial. Aspek individu dari HAM
adalah setiap individu manusia itu memiliki hak-hak dasar sebagai individu yang
tidak dapat dilanggar oeh orang lain.
3. Kedudukan
kodrat manusia
Kedudukan
kodrat manusia menempatkan manusia sebagai makhluk susila. Sebagai makhluk yang
otonom manusia memiliki kebebasan ketika mempertimbangkan pilihan-piihan yang
akan diambil. Pertimbangan itu didasarkan pada kemampuan fisik, berpikir,
perasaan, dan kehendak orang lain. sesudah pilihan diambil, maka ia harus
menerima konsekuensi dari pilihannya itu. Selain manusia sebagai makhluk
otonom, manusia memiliki ketergantungan pada suatu kekuatan adikodrtai, Tuhan
Yang Maha Esa. Ketergantungan itu menumbuhkan kesadaran bahwa supaya selamat
dunia dan akhirat, ia harus menaati semua perintah Tuhan dan menjauhi semua
larangan-Nya. Aturan dari Tuhan itu diajarkan di dalam agama, dan dijadikan
pedoman hidup manuia sehingga kehidupannya menjadi religius.
Orang
yang religius cenderung untuk berbuat baik dengan sesama sebagaimana diajarkan
Tuhan melalui agama yang diyakini kebenarannya. Hakikat kodrat manusia
dijadikan dasar untuk memahami HAM. Konsep HAM di Indonesia sesuai dengan
pandangan hidup bangsa (Pancasila) dan UUD 1945 (yuridis konstitusional)
menempatkan HAM sejajar dengan kewajiban asasi manusia (KAM). HAM itu bukan
saja menyangkut hak- hak mendasar manusia, ttapi di sisi lain melekat kewajiban
mendasar manusia.
Kewajiban
adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak
memungkinkan HAM ditegakkan dan dilaksanakan (Kasil, 2003). Sebagai warga
negara Indonesia (WNI), orang memiliki hak asasi tetapi di sisi lain memiliki
kewajiban asasi. Sebagai WNI, setiap orang wajib mematuhi peraturan
perundangan, hukum tidak tertulis (moral), menghormati HAM orang lain, mematuhi
HAM internasional yang sudah diterima (diratifikasi) oleh bangsa Indonesia,
wajib membela negara, dan lain sebagainya.
Kewajiban asasi manusia sebagai insan lain yang tidak terpisahkan dari HAM
sering kali tidak dilihat dan dihormati oleh seseorang. Misalnya, hak hidup
(pasal 28 ayat A UUD 1945) bersifat universal, tetapi disisi lain ada kewajiban
asasi untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas hidupnya. Tindakan
kekerasan, penyiksaan, dan bunuh diri apa lagi membunuh orang lain, sangat
bertentangan dengan kewajiban asasi tersebut. Kewajiban asasi bukan saja
menyangkut orang lain tetapi pada diri sendiri. Setiap orang berhak atas
hak-hak dasar yang dimiliki tetapi yang bersangkutan berkewajiban
memperjuangkan dan mempertahankan agar hak dasarnya tidak dilanggar orng lain.
Supaya tidk ada saling melanggar hak asasi atas orang lain, maka diperlukan
instrumen hukum. Aturan hukum dan perundangan dimaksudkan untuk :
1.
Ketertiban dan keamanan
2.
Keadilan
3.
Kesejahteraan
4.
Kepastian hukum
5.
Melindungi hak asasi
manusia
- Sumber dan Nilai Asasi Manusia
Hak asasi sebagai predikat dan martaban
manusia itu memiliki sumber nilai tertentu. Sumber nilai itu diyakini
kebenarannya dan dijadikan pedoman untuk menyelesaikan masalah HAM yang
dihadapinya. Adapun nilai-nilai yang dijadikan sumber HAM itu adalah sebagai
berikut:
1.
Nilai ketuhanan
2.
Nilai kemanusiaan
3.
Nilai kebudayaan
4.
Nilai-nilai moral
5.
Nilai hukum
6.
Nilai keadilan
1.
Nilai Ketuhanan
Kepercayaan manusia
terhadap sesuatu kekuatan adikodrti sudah tumbuh setua usia manusia itu
sendiri. Sejarah manusia dan ajaran agama senada dalam memberikan penjelasan
bahwa manusia ittidak mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi.
Ketidakmampuan manusia itu kemudian membuat manusia mencari penyelesaian
melalui kepercayaan. Sistem kepercayaan tentang sesuatu kekuatan adikodrati itu
kemudian menjadi embiro lainnya agama. Keyakinan tempat khusus dan ditaruh
dimeja makan dengan segala kelengkapannya sehingga menjadi menarik. Demikian
pula HAM, sekalipun universal, tetapi setiap kebudayaan memiliki unsur
universal pula sehingga antar kebudayaan dan HAM memiliki keterkaitan yang
tidak dapat dipisahkan, yaitu semakin mempertinggi derajat kemanusiaan.
2.
Nilai Moral
Norma moral berupa ajakan baik dan buruk berdasarkan kebiasan masyrakat,
juga menjadi sumber nilai bagi HAM.moral itu sifatnya praktis karena mengatur
perilaku baik atau buruk berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam suatau
masyrakat. Oleh karena itu ajaran moral suatu masyarakat yang stu berdeda
dengan masyrakat yang lain. Sekalipun berbeda, tetapi dapat ditemukan unsur
yang sama dalam setiap moral.
Unsur yang sama tersebut adalah pertama, aturan tentang perbuatan baik dan
buruk. Kedua, aturan yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Ketiga,
pelanggaran atas aturan menimbulkan sanksi moral berupa perasaan bersalah.
Keempat, tujuan moral adalah membentuk manusia yang baik menurut ukuran
masyarakat. Ketika pelaksanaan HAM itu bertentngan dengan norma-norma moral,
maka akan mengakibatkan HAM tidak dapat diterima oleh masyarakat.sebagai
contoh, di Eropa orang yang minum minuman keras merupakan upaya untuk
menghilangkan hawa dingin. Mengkonsumsi minuman keras secara berlebihan akan
membuat mabuk dan kehilangan kendali dan kesadaran diri. Akibatnya, orang mabuk
dapat melakukan perbuatan melanggar hukum dan HAM. Kebiasaan minum minuman
keras di Eropa ini jika dibawa ke Indonesia, akan bertentangan dengan norma
moral masyarakat yang religius, bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku.
3.
Nilai Hukum
Pelaksnaan dan perlindungan HAM tidak memperoleh kekuatan yang tetap dan
efektif, manakala tidak didasari dengan hukum. Melalui perlindungan hukum itu
HAM akan memiliki kepastian hukum, dan setiap orang dewasa diangggap tahu
tentang hukum serta wajib menaatinya. Bahkan, negara tidak mencantumkan HAM di
dalam sistem hukum nasional akan dikatakan kurang serius didalam menghormati
HAM dan akan dikucilkan dari masyrakat internasional.
2.2 Rasional dan Tujuan
pendidikan HAM
Kesadaran
seseorang didorong oleh pemahaman, dan pemahaman Ditentukan oleh pendidikan.
Tingkat pendidikan yang rendah akan memiliki pemahaman yang sempit dan dangkal
terhadap HAM . Hal ini dapat dilihat di dalam fenomena masyarakat, orang
menuntut hak-haknya secara anarkhis dan tidak menghormati hukum yang berlaku
sehingga melanggar hak orang lain . Oleh karena itu, sekarang ini HAM sudah
menjadi suatu tuntutan agar semua orang menghormatinya .
A.
Rasional
pendidikan Hak Asasi Manusia
Melalui
teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat dapat mengakses berbagai macam
informasi. Arus informasi yang sangat deras itu membuat perubahan yang sangat
besar dalam masyarakat. Akibatnya masyarakat mengalami kebingungan nilai dalam
menentukan kehidupannya. Dengan alasan kebebasan dan demokrasi, orang
memperjuangkan aspirasinya dilakukan dengan melanggar hak orang lain.
1. Asas kemanusiaan
HAM
itu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Semua orang wajib
menghormati dan menegakkan HAM. Asas
kemanusiaan menjadi substansi dari HAM agar tidak merendahkan derajat dan
martabat sebagai manusia .
2. Asas legalistis
Asas
legalistis akan lebih menjamin HAM karena memiliki suatu kekuatan hukum yang
tetap. Kepastian hukum membuat orang lebih mudah memahami HAM dan tidak
menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam.
3. Asas equalitas
Keadilan
sebagai asas equalitas dalam melaksanakan HAM tidak dapat diabaikan begitu saja
keadilan justru menjadi sesuatu yang enensial dalam pelaksanaan HAM.
Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan itu dapat dikelompokkan menjadi tiga .
pertama,keadilan komutatif, kedua, keadilan distributif dan ketiga , keadilan
legalitas . ketiga bentuk keadilan itu dari masa ke masa menjadi inspirasi
bangsa-bangsa di dunia untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.
4. Asas sosio kultural
Kehidupan
sosio-kultural masyarakat perlu di perhatikan dalam pengembangan HAM. Asas
sosiokultural ini sangat penting agar HAM yang disebarluaskan dari bangsa lain
tidak bertentangan dengan kehidupan budaya bangsa indonesia. Jangan sampai HAM
itu membuat masyarakat menjadi tercabut dari akar budaya setempat yang theistik
religius.
Menyalahi
peraturan hukum yang telah disepakati bersama. Kecenderungannya, cara melakukan
kebebasan dan demokrasi mengarah pada tindakan melanggar hukum dan hak orang
lain. Kebebasan dan demokrasi telah berubah menjadi anarki. Sebagian anggota
masyarakat memahami HAM secara sempit yaitu diidentikkan dengan kebebasan.
Sekarang ini, demi kebebasan orang merasa dapat berbuat apa saja tanpa
memperhatika orang lain. Akibatnya, nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat
mulai di tinggalkan karena di pandang akan menghambat kebebasannya Toleransi,
kegotongroyongan, kepedulian sosial, solidaritas sosial sudah di anggap sebagai
sesuatu yang tidak relevan bagi kebebasan. Berbagai tindak kekerasan sekarang
ini dijadikan sebagai alternatif untuk melampiaslam aspirasi yang tidak
terakomodasikan dengan baik.
Komunikasi
publik yang macet menimbulkan keputusan sehingga akal sehat dan pemecahan
secara rasional tidak dapat berjalan. Demonstrasi sebagai bentuk saluran
aspirasi masyarakat sesungguhnya merupakan aplikasi HAM. Pelaksanaanya yang
tanpa memperhatikan nilai-nilai religius, sopan santun, kepatutan, keadilan,
hukum dan lain sebagainya, akan mengubah demonstrasi menjadi pelanggaran HAM.
Masa depan bangsa sangat bergantung pada Pendidikan yang diberikan pada
generasi muda. Pendidikan dipandang semakin penting dan menjadi kebutuhan
mendesak mengingat tuntutan agar HAM di kedepankan dalam menyelesaikam masalah
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan HAM yang diberikan sejak
dini di sekolah dapat memberikan dasar-dasar pemahaman dan sikap yang sesuai
HAM.
Gerakan
HAM di berbagai negara, baik Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan Australia
memberikan tekanan kepada masyarakat di negara berkembang. Bantuan negara donor
baik melalui lembaga keuangan maupun perbankan internasioanal seperti world
bank, asian development bank (ADB), International Moneytery Fund (IMF),
Consultativr Group for Indonesian (CGI) selalu dikaitkan dengan HAM.
Pertumbuhan gerakan HAM di Indonesia sangat pesat. Berbagai lembaga yang
memperjuangkan HAM tersebut dapat dilihat dari adanya lembaga-lembaga Non
Gouverment Organization (NGO) atau Lembaha Swadaya Masyarakat (LSM).
Banyak
LSM yang memang berbuat banyak dalam memperjuangkan HAM untuk memajukan nilai
kemanusian, tetapi tidak sedikit pula yang melakukan tanpa memperhatikan
nasional. Berbagai tekanan baik dari dalam maupun luar negeri membuat
pemerintah merespon tuntutan terhadap HAM ini. Melalui peraturan perundang-
undngan dan lembaga tentang HAM banyak yang sudah di bentuk. UUD 1945
duamandemen dengan memasukkan bagian HAM ke dalam pasal 28 ayat A-J, ketetapan
MPR Nomor XVII tentang HAM ke dalam pasal 27 ayat A-J, ketetapan MPR Nomor XVII
tentang HAM, dan UU Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia, kesemuanya menunjukkan
bahwa negara sudah nemiliki perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap
persoalan HAM.
Komisi
Nasional (Komnas) HAM dan pengadilan HAM juga di bentuk sebagai respon untuk
menangani pelanggaran HAM. Pendidikan HAM dipandang semakin penting dan urgen
dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM. Keberhasilan pendidikan
HAM di sekolah akan menentukan kesadaran peserta didik yang akan menjadi warga
negara dan penyelenggara negara kelak di kemudian hari. Tujuan Pendidikan Hak
Asasi Manusia Kesadaran akan hak-haknya sebagai warga negara tidak tumbuh dengan
sendirinya. Pergulatan untuk menumbuhkan kesadaran akan hak asasi itu tidak
jarang dilakukan dengan berbagai pengorbanan, baik secara fisik, mental, bahkan
dengan kekerasan. Berdasarkan Universal Declaration of Human Right tahun 1948,
dikatakan bahwa pengembangan dan pembinaan hak asasi manusia ditempuh dengan
jalan pendidikan dan pengajaran.
Melalui
pendidikan dan pengajaran kemampuan peserta didik dalam memahami dan menghayati
hak asasi manusia dapat di kembangkan. Tujuan pendidikan Ham di sekolah, khususnya
SD, di arahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan negara. Di
dalam pembukaan UUD1945 di sebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) yang didirikan oleh para pendiri negara bertujuan :
1. Melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia.
2. Memajukan
kesejahteraan Umum
3. Mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan
4. Ikut
serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi.
Seluruh
warga negara indonesia sebagai bagian integral dari bangsa indonesia berhak
memperoleh perlindungan dari negara. Kewajiban negara adalah melindungi seluruh
kepentingan rakyat. Di samping setiap warga negara indonesia memiliki hak, di
sisi lain warga negara berkewajiban loyal pada negara. Perlindungan terhadap
segenap bangsa ini menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan memajukan
kesejahteraan umum. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang
terlindungi hak-haknya Untuk memenuhin hak itu negara memberikan layanan yang
memenuhi hajat hidup orang banyak.
Kesejahteraan
sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani secara wajar
dan berkesinambungan. Fasilitas dan layanan publik yang meningkatkan
kesejahteraan umum sangat didambakan masyarakat. Kebutuhan dasar manusia
indonesia sekarang ini sulit dipenuhi secara layak dan wajar. Apalagi kebutuhan
dasar lain seperti kesehatan dan pendidikan yang berkualitas jauh dari harapan
rakyat. Nah, sekarang coba lakukan inventarisasi kebutuhan dasar manusia yang
belum dapat dipenuhin secara layak dilingkungan sekitar Anda! Tujuan negara
untuk memajukan kesejahteraan tidak akan dapat di capai manakala kehidupan
bangsa indonesia tidak cerdas.
Bangsa
yang cerdas akan dapat hidup mandiri dan tidak bergantung pada bangsa lain.
Berbagai persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan secara pula. Bangsa yang
cerdas dapat hidup berdampingan secara damai melalui upaya menjaga ketertiban
dunia. Tujuan negara. Fenomena yang tampak sebagian besar anak usia sekolah di
Indonesia belum terlayani dengan baik. Akses pendidikan yang baik sebagai human
investment (investasi sumber daya manusia) di masa depan belum dinikmati oleh
seluruh anak Indonesia. Anak jalanan seperti gelandangan, pengemis, pengamen,
serta pengasong sama sekali belum tersentuh layanan pendidikan yang baik. Di
dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 3003 dikatakan bahwa pendidikan nasional
bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap., kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan
bertanggungjawab. Penanaman nilai-nilai HAM pada anak diharapkan dapat
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Semakin
tinggi tingkat pemahaman anak SD tentang HAM, diharapkan semakin tinggi pula
tingkat pemahaman terhadap ajaran agamanya. Anak sudah mulai belajar menghargai
keyakinan dan kepercayaan orang lain yang berbeda. Toleransi terhadap
kepercayaan yang berbeda itu menumbuhkan saling pengertian antar sesama umat
beragama, sehingga kelak ia dapat hidup berdampingan secara damai dengan orang
lain yang berbeda agama. Demikian pula pemahaman dan penghayatan HAM dapat
meningkatkan akhlak anak.
Dikatakan
demikian karena akhlak itu bukan semata pengetahuan tentang moral saja, tetapi
lebih dari itu merupakan keseluruhan kepribadian anak yang ditunjukkan dalam
prilaku, sikap, dan pengetahuan tentang
kebaikan berdasarkan nilai-nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh
masyarakat, kebudayaan serta ajaran agama. Pendidikan bertujuan agar anak itu
dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Dikatakan sehat manakala pertumbuhan
itu berlangsung wajar baik sehat secara fisik, sosial, emosi, kognitif, moral,
dan keagamaannya.
Pendidikan
yang dijalani anak diharapkan dapat meningkatkan kecakapan hidupnya. Kecakapan
itu bukan hanya memberikan kemampuan pada peserta didik untuk mampu mengerjakan
suatu pekerjaan tertentu saja, melainkan meliputi keseluruhan kecakapan hidup
(life skill) peserta didik. Kreativitas peserta didik dapat ditumbuhkembangkan
dengan memberikan layanan pendidikan yang memungkinkan anak dapat belajar
dengan bebas. Dinyatakan bebas karena peserta didik dapat belajar sesuai dengan
minat dan bakatnya, suasana belajar menarik dan menyenangkan serta bebas dari
tekanan rasa takut, kecemasan, dan kejenuhan. Anak juga perlu dilatih
kemandirian agar kelak setelah dewasa anak mampu berpikir dan memutuskan
sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Salah satu ciri orang dewasa adalah
kemandirian. Sikap ini tidak datang begitu saja tetapi harus terus dikembangkan
pada peserta didik.
Tujuan
pendidikan di SD adalah memberikan kompetensi agar kemampuan anak dapat
berkembang secara menyeluruh dan dapat melanjutkan belajar pada jenjang
pendidikan di atasnya. Pendidikan HAM di SD disesuaikan dengan tingkat
perkembangan anak. Misalnya, pembelajaran dilaksanakan dalam suasana yang
bebas, menyenangkan, aktif, kreatif, dan menarik. Pendidikan HAM memberikan
kemampuan untuk menghayati dan menghargai hak dan kewajiban yang kelak akan
berguna bagi anak di masa mendatang. Pembelajaran yang diterima anak sudah
dijiwai dengan nilai-nilai penghormatan pada HAM akan memberikan pengalaman
langsung pada anak. Mereka akan merasakan sendiri penghormatan HAM sehingga
lebih menghayatinya.
BAB
III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
HAM
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kesadaran
seseorang didorong oleh pemahaman, dan pemahaman Ditentukan oleh pendidikan.
Tingkat pendidikan yang rendah akan memiliki pemahaman yang sempit dan dangkal
terhadap HAM . Hal ini dapat dilihat di dalam fenomena masyarakat, orang menuntut
hak-haknya secara anarkis dan tidak menghormati hukum yang berlaku sehingga
melanggar hak orang lain. Oleh karena itu, sekarang ini HAM sudah menjadi suatu
tuntutan agar semua orang menghormatinya.
3.2
Saran
Sebagai orang
indonesia yang dilahirkan dari lingkungan yang mempunyai berbagai budaya
seharusnya kita sudah memahami apa itu hakikat dari HAM dan mengapa pendidikan
di ajarkan di jenjang pendidikan. Yaitu agar terciptanya masyarakat yang damai
dan sejahtera.
DAFTAR
PUSTAKA
Ahmad Samawi. 2007. Pendidikan Hak Asasi Manusia. Depdiknas : Jakarta
Tidak ada komentar:
Posting Komentar