BAB
I
PENDAHULUAN
1.1
Latar
Belakang
HAM
adalah hak asasi manusia yang memiliki sistem nilai yang mengatur dalam
implementasi HAM tersebut. Segala sesuatu yang menyangkut keseluruhan hidup
manusia didasari oleh sistem nilai yang dianut. Di dalam HAM terdapat sistem
nilai yang dianut oleh suatu bangsa dan masyarakat. Nilai yang dimaksud
bersifat fundamental dan dijunjung tinggi serta dijadikan pedoman oleh
masyarakat dalam mengatur hak-haknya sebagai manusia. Dari sistem nilai itu
kemudian melahirkan pemikiran yang dijadikan landasan filosofis,
ideologis, yuridis konstitusional, moral, sosio-kultural dan religius. Pada
akhirnya, orang sering mengaitkan HAM dengan kebebasan dan demokrasi. Namun
demikian, kaitannya tidak dapat dilepaskan dari landasan-landasan tersebut
secara komperhensif. Maka dari itu penulis membuat makalah tentang sistem nilai
yang melandasi HAM.
2.2
Rumusan
Masalah
1. Apakah
yang dimaksud dengan sistem nilai?
2. Apa
saja yang termasuk dalam landasan HAM?
3. Bagaimana
landasan tersebut mengatur Hak Asasi Manusia?
2.3 Tujuan
1. Untuk
mengetahui pengertian sistem dan sistem nilai yang melandasi HAM.
2. Untuk
mengetahui landasan apa saja yang mengatur entang Hak Asasi Manusia
3. Untuk
mengetahui bagaimana landasan tersebut mengatur Hak Asasi Manusia agar tercipta
keselarasan antara diantara manusia itu sendiri.
BAB
II
PEMBAHASAN
2.1
Pengertian Sistem
Sistem adalah keseluruhan dari unsur
atau bagian yang berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan
tertentu. Misalnya, jam tangan. Bagian-bagian dari jam tangan itu berupa jarum,
per atau spiral, sekrup, gir atau gerigi, tali, baterai, angka, dan lain-lain
yang semuanya saling berhubungan secara fungsional dengan ujuan untuk
mengetahui ukuran waktu. Segala sesuatu di semesta alam itu sesungguhnya
merupakan suatu sistem.
Sistem nilai yang melandasi HAM
ditentukan oleh pandangan hidup bangsa. Bagi bangsa Indonesia, pandanagan atau
filsafat hidup bangsa yang telah disepakati adalah Pancasila. Sistem nilai yang
melandasi HAM berdasarkan pandangan hidup bangsa adalah sistem nilai universal
dan lokal.
Sistem nilai yang melandasi HAM adalah
sebagai berikut : (a) nilai religius atau ketuhanan, (b) nilai kemanusiaan, (c)
nilai persatuan, (d) nilai kerakyatan, dan (e) nilai keadilan.
2.2
Sistem
Nilai yang Melandasi HAM
A.
Landasan
Filosofis
Setiap orang atau masyarakat tentu
memiliki masalah. Ada masalah yang bersifat sederhana dan praktis sehari-hari,
ada pula masalah yang bersifat fundamental filsafati. Penyelesaian masalah
tersebut sesuai dengan kemampuan dan perkembangan peradaban manusia. Pada
mulanya manusia menyelesaikan masalahnya melalui kepercayaan. Penyelesaian
masalh ini disebut penyelesaian mitologis. Manusia percaya terhadap kekuatan
adikodrati yang menguasai kehidupan semesta alam.
Seiring dengan perkembangan zaman,
penyelesaian masalah secara mitologis itu dipandang tidak memuaskan manusia.
Kemudian, manusia mencari penyelesaian dengan kemampuan sendiri yaitu berfikir.
Kemampuan berfifkir menjadi ciri khas manusia. Tidak semua kemampuan berpikir
bersifat kefilsafatan. Suatu pemikiran dikatakan bersifat kefilsafatan manakala
memiliki ciri-ciri tertentu. Pertama berpikir kefilsafatan bersifat objektif,
artinya memiliki objek tertentu, baik objek materi maupun objek formal. Secara
material, objek filsafat adalah segala sesuatu yang ada. Pengertian “ada”
meliputi alam kenyataan, ada dalam pikiran, dan ada dalam kemungkinan.
Kedua, berpikir kefilsafataan bersifat
radikal. Radix artinya akar. Berpikir
radikal berarti berpikir sampai ke akar-akarnya sampai ditemukan hakikatnya.
Dengan kata lain berpikir kefilsafatan itu bersifat mendalam, sedalam-dalamnya
sampai pada hakikatnya. Misalnya hakikat air adalah H2O. Hakikat manusia adalah
kemanusiaan.
Ketiga, berpikir kefilsafatan mempunyai
ciri berpikir bebas. Artinya, berpikir kefilsafatan itu bebas dari prasangka.
Prasangka yang dimaksud adalah anggapan-anggapan yang membuat pemikiran itu
menjadi bias dan mengaburkan kebenaran. Prasangka tersebut dapat berupa
prasangka etnik, agama, politik, masyarakat, adat istiadat, bahasa, dan lain
sebagainya.
Keempat, berpikir kefilsafatan bersifat
komprehensif. Dalam memikirkan objeknya, filsafat selalu melihat dari semua
segi, dan tidak bersifat parsial. Objek filsafat dikaji secara menyeluruh. Kalau
berpikir ilmiah, dibatasi pada satu segi tertentu saja, maka filsafat
memikirkan objeknya dari berbagai segi secara menyeluruh.
Berpikir kefilsafatan bersifat
spekulatif artinya mampu melampaui batas-batas pengalaman yang sudah ada.
Ketika orang memikirkan bahwa bumi itu sebagai pusat semesta alam, maka
Kopernicus menunjukan bahwa bukan bumi tapi mataharilah yang menjadi pusatnya.
Secara etimologis, filsafat berasal dari
kata Yunaani philo artinya cinta, to love sahabat, dan shopia artinya kebijaksanaan, wisdom (pengetahuan dan kebenaran). Filsafat adalah usaha manusia
secara sungguh-sungguh untuk mencintai kebijaksanaan yang diperoleh melalui
pengetahuan dan kebenaran. Bagi bangsa Indonesia, pilihan terbaik pada sistem
filsafat hidup sebagaimana terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 itu merupakan
pokok kaidah negara yang fundamental, yang memberikan asas moral dan budaya
politik, sebagai asas normatif pengembangan dan pengalaman ipteks “Noorsyam (
Dalam Ahmad Samawi.2007. Pendidikan Hak
Asasi Manusia. Depdiknas. Jakarta) termasuk HAM.
HAM dikembangkan berdasarkan sistem
filsafat hidup dan norma dasar Pancasila. Pemahaman atas HAM harus sesuai atau
tidak boleh bertentangan dengan norma dasar tersebut. Pemahaman dan
pengembangan HAM harus dijiai dengan sistem filsafat hidup atau norma dasar
agar tidak lepas dari pijakan kehidupan real bangsa Indonesia yang theistik
religius.
B.
Landasan
Ideologis
Istilah
ideologi digunakan pertama kali oleh Destutt de Tracy di dalam buku Elements d’ideologi. Ia menjelaskan
ideologi sebagai ilmu tentang ide. Ideologi sebagai sistem ide menunjuk pada
paham konservatisme, environmentalisme, sosialisme, dan kadang-kadang digunakan
untuk menyebut kepentingan kelas-kelas dalam masyarakat, sebagaimana
digunakan Karl Marx untuk menyebut
kesadaran untuk memperjuangkan kepentingan “Thomas Mautner ( Dalam Ahmad Samawi.2007 : 2-7).
Ideologi
adalah ajaran tentang cita-cita berdasarkan sistem nilai yang diyakini
kebenarannya. Sistem nilai tersebut dikembangkan oleh filsafat. Melalui
pemikiran filsafat, sistem nilai tersebut merupakan hasil perenungan secara
mendalam tentang hakikat terdasar dari segala sesuatu. Untuk melaksanakan hasil
pemikiran filsafat tersebut dibutuhkan ideologi. Ideologi merupakan petunjuk
untuk melaksanakan filsafat. Secara harfiah, ideologi berarti system of ideas yang mensistematiskan seluruh
pemikirantentang kehidupan dan melengkapinya dengan sarana serta strategi dan
kebijakan untuk menyesuaikan realitas kehidupan dengan nilai – nilai filsafat
“Oetojo Usman dan Alfian” ( Dalam Ahmad Samawi.2007 : 2-8).
Ideologi
dikembangkan dari sistem filsafat. Ideologi kapitalisme dikembangkan dari
sistem filsafat
liberalisme-individualisme. Ideologi komunisme dikembangkan dari sitem
materialisme. Menurut ideologi liberalisme-individualisme, manusia itu bagaikan
atom yang berdiri lepas dan bebas dari pengaruh atom lainnya. Individu tersebut
berinteraksi dan membuat perjanjian (control
social) untuk membentuk masyarakat. Pembentukan masyarakat itu didasarkan
pada kepentingan bersama. Masyarakat dibentuk bukan untuk mengganguu hak
individu tetapi melindunginya.
Beberapa
halnya dengan liberalisme-individualisme, ideologi komunisme didasarkan pada
filsafat materialisme. Pada hakikatnya segala sesuatu yang ada itu dapat
dikembalikan pada prinsip-prinsip materialistik. Manusia semata-mata sebagai
makhluk materi tidak memiliki kebebasan. Individu hidup didalam kelompok
sehingga keberadaan individu ditentukan oleh kelompok. Hak individu tidak
diakui, tetapi yang diakui hanya hak kelompok. Ideologi komunis ini banyak
dianut oleh Prusia, Eropa Timur, dan negara dibawah pengaruh Tiongkok (RRC).
Tidak ada kebebasan individu tetapi ada kebebasan individu. Artinya keberadaan
individu ditentukan oleh kelompok.
Bangsa
Indonesia tidak memihak pada salah satu atau kedua ideologi kapitalisme dan
komunisme. Bangsa Indonesia memiliki ideologi yang disepakati bersama. Ideologi
tersebut dapat dilihat pada pembukaan UUD 1945. Terbentuknya ideologi tersebut
dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal perkembangan
bangsa Indonesia berupa alam lingkungan hidup yag menjadi wahana kehidupan
bangsa Indonesia. Disamping itu faktor internal juga dipengaruhi oleh kualitas
sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM dibentuk melalui pendidikan. Faktor
eksternal berupa pergaulan antar bangsa yang membawa pengaruh perubahan
pemikiran, sikap dan perilaku. Interaksi bangsa Indonesia dengan lingkungan
alam dan sosial masyarakat internasional membawa pengaruh pada pembentukan
ideologi nasional.
Bagi
bangsa Indonesia, sistem nilai dan ide yang terdapat di dalam ideologi oleh
para pendiri negara dirumuskan dan disahkan secara konstitusional dan
institusional formal ( Hukum Dasar Tertulis) dan kelembagaan ( Negara
Proklamasi ). Secara intrinsik dan formal ideologi pancasila sebagaimaan
terdapat dalam pembukaan UUD 1945 merupakan ideologi nasional mempunyai
kekuatan imperatif untuk ditaati dan dijadikan pedoman dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. Pemahaman dan pelaksanaan HAM dijiwai dengan sistem
idea yang memandang manusia dalam kedudukan harkat dan martabat serta
derajatnya yang tinggi. HAM tidak lagi diterjemahkan sebagai kebebasan individu
ataupun kebebasan kolektif tetapi
kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia, Tuhan,
masyarakat dan negara.
C. Landasan Yuridis Konstitusional
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan
oleh para pendiri negara, the faounding fathers sudah dilengkapi dengan hukum
dasar. Hukum dasar yang dimaksud adalah norma dasar yang dijadikan landasan
untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dasar itu ada yang
tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Hukum dasar tertulis adalah
norma-norma dasar yang tertulis, tegas, eksplisit, dan mempunyai kekuatan
imperatif (memaksa) pada penyelenggara negara dan warga negara untuk melaksan
akan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dasar tidak tertulis
adalah semua aturan dasar yang tidak tertulis tetapi dijadikan dasar untuk
mengatur penyelenggaran negara. Misalnya, kebiasaan presiden menyampaikan
pidato pada tanggal 16 Agustus, sehari menjelang peringatan proklamasi
kemerdekaan.
Norma dasar yang dijadikan hukum dasar penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara oleh pendiri negara secara eksplisit
dijelaskan di dalam Pembukaan UUD 1945. Begitu fundamental norma dasar tersebut
sehingga UUD 1945 mempunyai kedudukan yang sangat tinggi sebagai sumber hukum.
Ketentuan HAM sudah diletakkan secara normatif di dalam
Pembukaan UUD 1945, dan secara rinci dijabarkan di dalam pasal 28 A sampai
dengan J.
Pembukaan UUD 1945 terdiri atas empat alinea. Alinea
pertama, memuat pernyataan bangsa Indonesia tentang kemerdekaan sebagai hak
asasi bangsa-bangsa di dunia. Penjajahan merupakan tindakan yang melanggar dan
melampaui batas kemanusiaan sehingga melanggar HAM dan harus dihapuskan. Alinea
kedua, memuat perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam
memperoleh kemerdekaan (hak asasi setiap bangsa). Perjuangan pergerakan
kemerdekaan tersebut merupakan usaha bangsa yang harus dilakukan. Artinya hak
untuk merdeka tidak akan diberikan pihak (bangsa) lain tanpa diperjuangkan
bersama-sama.
Alinea
ketiga, memuat pernyataan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu diperoleh
melalui: (a) usaha perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, (b) perjuangan
tersebut di ridhoi Tuhan Yang Maha Esa, (c) kemerdekaan yang dicapai dengan
keinginan luhur sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan maju. Alinea
keempat, memuat pernyataan bahwa negara Indonesia merdeka yang didirikan
mempunyai tujuan (a) melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah bangsa
Indonesia, (b) memajukan kesejahteraan umum, (c) mencerdaskan kehidupan bangsa,
(d) ikut serta dalam menjaga perdamaian dunia yang abadi berdasarkan keadilan.
Mengingat muatan norma dan nilai yuridis yang
dikandung di dalam pembukaan UUD 1945 tersebut maka (a) pembukaan UUD 1945
mengandung nilai-nilai fundamental sebagai asas kerohanian negara, (b)
pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, (c) pembukaan UUD 1945 mengandung cita-cita
nasional, khususnya cita-cita hukum demi tegaknya hukum dan keadilan di dalam
negara dan pemerintahan, (d) pembukaan UUD 1945 menetapkan kewajiban negara
untuk melindungi dan mengayomi serta mensejahterakan seluruh bangsa(welfare
nation state), (e) pembukaan UUD 1945
menetapkan asas fundamental dan sistem kenegaraan atas dasar “kedaulatan rakyat
berdasar kepada Pancasila sehingga disebut sebagai Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Noorsyam,1999).
Atas dasar pertimbangan tersebut maka pembukaan UUD
1945 tidak dapat diubah oleh siapapun juga, sebab perubahan akan mengakibatkan
perubahan negara Proklamasi. Pembukaan UUD 1945 sudah meletakkan dasar-dasar
HAM secara fundamental, komprehensif dan utuh. Bila dipahami secara mendalam,
dasar-dasar HAM tersebut memiliki landasan religius, filosofis, ideologis,
yuridis, etik dan moral normatif. Untuk menjabarkannya perlu pemahaman terhadap
pasal 28 A-J. Implementasinya dilaksanakan melalui UU nomor 39 tahun 1999
tentang HAM.
Sejak proklamasi kemerdekaan, Indonesia sebenarnya
telah meletakkan dasar-dasar HAM di dalam konstitusi. Namun, ketentuan itu
belum bersifat transparan dan detail. Ketika UUD 1945 ditetapkan
sebagai konstitusi negara RI, sebenarnya telah memuat dasar-dasar HAM di dalam
pembukaan dan pasal 27, 28, 29, 31, 33, dan pasal 34. Ketika UUDS diberlakukan
tahun 1949 sampai dengan 1950, sebenarnya juga sudah memuat dasar-dasar HAM
yang lebih lengkap. Namun setelah konstituante hasil pemilu 1955 dibubarkan,
Indonesia kembali pada UUD 1945.Perjalanan waktu yang cukup lama, banyak pihak
menghendaki agar UUD 1945 itu dilengkapi dan diamandemen serta disempurnakan.
Sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, UUD 1945 telah mengalami amandemen
empat kali. Setelah UUD 1945 mengalami amandemen, maka ketentuan HAM itu makin
jelas dan konkrit. Di dalam pasal 27, 28 ayat A sampai dengan J, 29, 30, 31,
32, 33. Adapun isi masing-masing pasal tersebut adalah sebagai berikut.
Pasal 27
(1)
Segala warga negara bersamaan
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
(2)
Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
(3)
Setiap warga negara berhak dan wajib
ikut serta dalam upaya pembelaan Negara
Pasal 28
Kemerdekaan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan
sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal 28A
Setiap orang
berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 28B
(1)
Setiap orang berhak membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
(2)
Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.
Pasal 28C
(1)
Setiap orang berhak mengembangkan
diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan
budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat
manusia.
(2)
Setiap orang berhak memajukan
dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat,
bangsa dan negaranya.
Pasal 28D
(1)
Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama
di hadapan hukum.
(2)
Setiap orang berhak untuk bekerja
serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
(3)
Setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama dalam pemerintahan
(4)
Setiap orang berhak atas status
kewarganegaraan
Pasal 28E
(1)
Setiap orang berhak memeluk agama
dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
(2)
Setiap orang berhak atas kebebasan
untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati
nuraninya.
(3)
Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Pasal 28F
Setiap orang
berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki,
menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis
saluran yang tersedia.
Pasal 28G
(1)
Setiap orang berhak atas
perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang
di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi.
(2)
Setiap orang berhak untuk bebas dari
penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak
memperoleh suaka politik dari negara lain.
Pasal 28H
(1)
Setiap orang berhak hidup sejahtera
lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan.
(2)
Setiap orang berhak mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang
sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
(3)
Setiap orang berhak atas jaminan
sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya
secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
(4)
Setiap orang berhak mempunyai hak
milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara
sewenang-wenang oleh siapapun.
Pasal 28I
(1)
Hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
(2)
Setiap orang berhak bebas dari
perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif
itu.
(3)
Identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
(4)
Perlindungan, pemajuan, penegakan,
dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung
jawab negara terutama pemerintah.
(5)
Untuk menegakkan dan melindungi hak
asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokrtais, maka
pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan
perundang-undangan.
Pasal 28J
(1)
Setiap orang wajib menghormati hak
asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(2)
Dalam menjalankan hak dan
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan
undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang
adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis
Pasal 29
(3)
Negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memelukagamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
Pasal 30
(1)
Tiap-tiap warga negara berhak dan
wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara.
Pasal 31
(1)
Setiap warga negara berhak mendapat
pendidikan.
Pasal 32
(1)
Negara memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (catatan penulis, ayat ini
berarti: masyarakat berhak atas kebebasan memelihara dan mengembangkan
kebudayaannya untuk memajukan peradaban dan kebudayaan dan nasional).
(2)
Negara menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional (catatan penulis, ayat ini
berarti: masyarakat berhak atas kebebasan untuk mengembangkan bahasa daerah
sebagai kekayaan budaya nasional).
Pasal 33
(1)
Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.
(2)
Perekonomian nasional
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Pasal 34
(1)
Fakir miskin dan anak terlantar
dipelihara negara.
(2) Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Berbagai aturan pasal-pasal UUD 1945 yang berkaitan
dengan HAM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam peraturan perundang-undangan.
Berbagai Undang-Undang telah disusun untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Secara
hirarkhis, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu dapat
digambarkan dalam skema sebagai berikut :
 |
Dari skema di atas dapat diketahui bahwa semua
peraturan hukum di bawahya harus bersumber atau sekurang-kurangnya tidak boleh
bertentangan dengan peraturan hukum di atasnya. UUD 1945 sebagai hukum yang
tertinggi menjadi sumber hukum yang ada di bawah. Kekuatannya bersifat imperatif
karena memaksa penyelenggara negara dan warga negara untuk menaatinya. Semua
produk hukum di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Oleh sebab
itu UUD 1945 sering disebut sebagai hukum positip karena berlaku dalam ruang
dan waktu tertentu yaitu di Indonesia.
Aturan yang ada di dalam UUD 1945 dalam bentuk pasal
dan ayat masih bersifat umum. Untuk melaksanakan diperlukan peraturan hukum
dalam bentuk undang-undang (UU). Pelaksanaan UU diatur lebih lanjut di dalam
peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres) dan peraturan daerah
(Perda). Ketentuan peraturan perundangan lain tentang HAM sebagai implementasi
dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.
2.
Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1984
tentang Pengesahan Konvensi mengenai pengahapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap wanita.
3.
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak.
4.
Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak.
5.
Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998
tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman
lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Kemanusiaan.
6.
Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 1998
tentang KemerdekaanMenyampaikan Pendapat di Muka Umum .
7.
Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia.
8.
Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000
tentang Pengadilan HAM.
9.
Undang-Undang RI Nomor 19 tahun1999
tentang Penghapusan Kerja Paksa sebagai dasar ratifikasi Konvensi ILO 105 tahun
1957
10. Undang-Undang
RI Nomor 21 tahun 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan sebagai
dasarratifikasi Konvensi ILO nomor 111 tahun 1958.
11. Undang-Undang
RI Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja sebagai
Dasar untuk Ratifikasi Konvensi ILO nomor 138 tahun 1973.
12. Undang-Undang
RI Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarang dan Tindakan Segera Penghapusan
Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak sebagai Dasar Ratifikasi Konvensi
ILO 182 tahun 1999.
13. Undang-Undang
RI Nomor 23 Tahun 2002 rentang Perlindungan Anak.
14. Undang-Undang
RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
15. Undang-Undang
RI Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Di samping ketentuan Undang-Undang seperti tersebut di
atas, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan dalam bentuk Keputusan
Presiden maupun Instruksi Presiden. Berbagai aturan tersebut adalah sebagai
berikut.
1.
Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun
1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Wanita.
2.
Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun
1990 tentang Pengesahan Hak-Hak Anak.
3.
Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
4.
Keputusan Presiden RI Nomor 129
Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan.
5.
Instruksi Presiden RI Nomor 26 tahun
1998 tentang Penghentian Penggunaan
Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan
Kebijakan Perencanaan Program ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan
Pemerintahan.
6.
Keputusan Presiden RI Nomor 83
tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi sebagai
Dasar untuk meratifikasi Konvensi ILO nomor 87 tahun 1948.
7.
Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun
2002 tentang Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja sebagai dasar Ratifikasi
Konvensi ILO nomor 88 Tahun 1948.
Perangkat peraturan hukum sebagai landasan yuridis
konstitusional itu sudah lengkap dan menyeluruh, dimulai dari UUD 1945,
Ketetapan MPR, Undang-Undang dan peraturan pemerintah, tetapi implementasinya
membutuhkan keseriusan berbagai pihak. Terutama para pendidik atau guru perlu
mendidik para siswa agar memahami dan melaksanakan nilai-nilai HAM itu dalam
kehidupan sehari-hari.
D.
Landasan
Moral
Ajaran
tentang perilaku baik menurut aturan yang berlaku dalam masyarakat disebut
moral. Setiap masyarakat memiliki ajaran moral sendiri yang dibentuk dan
dikembangkan oleh masyarakat. Moralitas itu tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ajaran
moral suatu masyarakat berbeda dengan masyarakat lainnya. Kata moral berasal
dari bahasa latin, mores yang berarti kebiasaan yang berlaku dalam
masyarakat. Moral adalah suatu aturan baik dan buruk suatu perbuatan
berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu moral
masyarakat mengalami perubahan seiring dengan perubahan yang terjadi dalam
masyarakat.
Kebiasaan
dalam masyarakat berhubungan dengan norma kesusilaan, kesopanan, dan kepatutan
atau kepantasan perbuatan seseorang. Orang memiliki perbuatan yang baik
apabila dilakukan sesuai dengan norma-norma tersebut. Setiap masyarakat tentu
memiliki dan mengembangkan norma-norma yang dijunjung tinggi seluruh anggota
masyarakat tersebut. Orang bebas bergaul dengan siapa saja yang disukainya,
tetapi pergaulan bebas sehingga sepasang laki-laki dan perempuan hidup serumah
tanpa ada ikatan perkawinan akan dikatakan melanggar norma
kesusilaan.
Seorang perempuan yang memakai pakaian yang
sangat minim ketika menemui tamu laki-laki, maka ia dikatakan berpakaian tidak
sopan dalam menerima tamu. Demikian pula ketika ada seorang laik-laki
berkunjung ke rumah perempuan yang bukan istrinya tanpa ditemani orang lain
maka perbuatannya dapat dikatakan tidak patut dilakukan.
Norma-norma
yang dikembangkan di dalam masyarakat didasarkan pada adat istiadat,
kepercayaan dan agama. Misalnya, seorang adik akan menikah lebih dulu daripada
kakak perempuannya maka perbuatannya dikatakan melanggar adat dan dipercaya
nanti kakak perempuan tidak akan menikah selamanya. Masyarakat Jawa kemudian
mengembangkan adat agar adik tersebut melakukan upacara “langkahan” atau
melangkahi yaitu izin menikah lebih dulu dengan memberikan sesuatu yang paling
disukai kakaknya. Selanjutnya adik tadi menikah secara agama dan ada upacara
adat dengan saling melempar daun sirih, pengantin perempuan membasuh kaki
pengantin laki-laki, jual dawet, dan lain sebagainya.
Seiring
dengan perubahan ilmu pengetahun dan teknologi sehingga arus informasi dan
telekomunikasi sangat cepat maka banyak perubahan dalam masyarakat. Pada
masyarakat perkotaan, norma-norma moral semakin longgar sehingga suatu
perbuatan seseorang dianggap sudah tidak lagi melanggar aturan atau norma
masyarakat. Berbeda dengan masyarakat perkotaan, pada masyarakat pedesaan yang
masih menjunjung tinggi norma moral maka perbuatan yang berlaku di kota akan
dikatakan tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan norma yang berlaku di
dalam masyarakat pedesaan tersebut.
HAM juga
dilandasi dengan sistem moral yang berlaku dalam masyarakat. Pelanggaran HAM
yang dilakukan seseorang atau kelompok akan mempunyai sanksi moral. Pelanggar
HAM tersebut akan merasa bersalah dan berdosa sehingga dapat saja ia akan
memperoleh sanksi moral. Sanksi moral diberikan oleh agama dengan perasaan
berdosa, dan diberikan oleh masyarakat dengan dikucilkan oleh masyarakat.
E.
Landasan
Religus
Masyarakat itu tumbuh dan berkembang
seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Van Peursen
(1981) masyarakat tumbuh melalui tiga tahap: mitis, ontologis, dan fungsional.
Pada awalnya, masyarakat tumbuh dalam tahap mitis. Pada tahap mitis ini,
dikembangkan penyelesaian masalah dengan menggunakan sistem kepercayaan, magis,
dan mitos.
Namun demikian, penyelesaian berdasarkan
mitologi ini tidakmemuaskan manusia. Ketidakpuasan itu kemudian membuat manusia
mencari penyelesaian dengan cara lainnya, yaitu berpikir rasional. Berbekal
kemampuan rasional, orang berusaha memecahkan masalah itu. Melalui rasio,
manusia mengambil jarak terhadap segala sesuatu yang dipikirkan. Pemikiran
rasional itu bersifat reflektif filosofis sehingga melahirkan pemikiran
ontologis. Pada tahap ontologis lahir pengetahuan filsafat. Perkembangan
masyarakat dan kehidupan yang sangat pesat membuat pemikiran filsafat itu
kurang memuaskan manusia. Manusia kemudian mengembangkan pemikiran rasional
yang tertukar melalui tahap tertentu. Pemikiran rasional yang dikembangkan
melalui tahapan tertentu itu melahirkan pemikiran ilmiah. Tahapan itu adalah :
1. Pemikiran
rasioanal itu bersifat objektif empiris, artinya objek itu dipikirkan sejauh
dapat dialami oleh manusia
2. Menggunakan
metode ilmiah tertentu
3. Memiliki
sistem ilmiah
4. Kebenaran
bersifat hipotetik, artinya kebenaran itu diukur dari bukti bukti empiris yang
mendukungnya
Metode ilmiah yang dikembangkan dalam
ilmu pengetahuan mengikuti langkah langkah sebagai berikut :
1. Ada
gejala tertentu yang selalu berulangkali terjadi
2. Didalam
gejala itu terdapat masalah yang harus di atasi
3. Masalah
itu kemudian dicarikan penyelesaian teoritik didalam kepustakaan yang ada
4. Penyusunan
hipotetik yang harus dicarikan bukti bukti yang ada
5. Pengumpulan
data
6. Analisis
data
7. Hasil
analisis data itu kemudian dipakai untuk menguji hipotesis
8. Hasil
uji hipotesis dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan umum
Kajian ilmiah sekarang ini lebih banyak
digunakan orang untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadai. Pada akhirnya,
penyelesaian secara ilmiah denagn iptek juga tidak dapat menyelesaikan segalanya.
Bahkan kehidupan manusia semakin lebih jauh dari kehidupan spiritual. Kehidupan
spiritual ; religius keudian dijadikan landasan untuk mengembangkan HAM.
Sebagai anugrah Tuhan, HAM yang dibawa
sejak lahir itu dijalankan sesuai dengan nilai nilai religius. Artinya HAM itu
semakin meningkatkan keimanan dan mendekatkan diri pada Tuhan. Implementasi HAM
yang bertentangan dengan nilai nilai ketuhanan akan semakin membuat manusia
kehilangan jati diri sebagai manusia. Kebebasan dan HAM yang mengingkari adanya
nilai nilai religius yang mengakibatkan manusia bingung dalam kehidupan.
Bangsa Indonesia pada masa prasejarah
mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan tersebut masih berupa
animisme dan dinamisme. Kepercayaan animisme merupakan kepercayaan masyarakat
terhadap kekuatan adikodrati yang ada pada bintang dan makhluk lainnya. Di
samping itu, masyarakat juga masih mempercayai adanya kekuatan adikodrati pada
roh leluhur yang masih menentukan kehidupnya.
Pada
masa ini berkembang pula kepercayaaan mitis dan magis dikalangan masyarakat.
Konsep ketuhanan pada masa mitologis pra sejarah tersebut belum jelas, karena
hanya menyebutkan sebagaisesuatu kekuatan adikodrati yang mempengaruhi dan
menentukan kehidupan manusia. Misalnya, sebagai masyarakat pedesaan, apalagi
dipedalaman masih percaya dan melaksanakan upacara adat dengan memberikan
sesaji pada roh leluhur agar terbebas dari segala bencana.
Kepercayaan adanya Tuhan baru memiliki
konsep yang jelas ketika datang agama agama besar di Indonesi. Masyarakat
percaya (iman) dan sekaligus mentaati aturan aturan yang dibawa di dalam ajaran
agama tersebut. Namun tidak serta merta kepercayaan dan prilaku terhadap nilai
nilai adikodrati yang lama tetapi masih sesuai dengan agama, ditinggalkan sama
sekali. Bahkan, kepercayaan lama tersebut terintegrasi di dalam ajaran agama
yang dianutnya. Kesemuanya membentuk adat istiadat dan budaya religius dalam
masyarakat.
Pemahaman HAM juga sangat dipengaruhi
oleh sitem nilai religius. HAM yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ajaran
agama yang dianut akan dipandang merendahkan derajat dan martabat manusia
dihadapan Tuhan, semesta, alam dan sesama manusia
F. Ladasan
Sosio-Kultural
Landasan HAM kehidupan
sosial dan kultural/budaya masyarakat. Landasan ini dibangun dandikembangkan
secara turun temurun melalui sistem pranata, norma, dan nilai-nilaibudaya dari
suatu generasi kepada generasi berikutnya. Masyarakat pedesaan misalnya, masih menjunjung
tinggi nilai-nilai kemasyarakatan dalam bentuk pranatasosial, kesusilaan, sopan
santun, hubungan kekerabatan, serta ditandai denganpaguyuban (hubungan antara
individu yang satu dengan lainnya bersifat saling kenalmengenal, akrab,
toleransi, gotong royong, dan penuh kepedulian dengan lainnya).
Sedangkan karakteristik
interaksi sosial masyarakat kota bersifat patembayan,artinya hubungan antar
individu dilihat dari kepentingan masing-masing sehinggabersifat lebih
individual. Norma-norma yang dikembangkan berdasarkan hubungansaling
menguntungkan secara fisik finansial. Interaksi sosial dapat digantikan
melaluihubungan tidak langsung dengan teknologi, sehingga tidak saling kenal
mengenal. Kegotongroyongan sudah digantikan dengan kontribusi uang sehingga
tatap mukaantar individu sudah digantikan dengan substitusi lainnya.
Pemahaman tentang hak
asasimanusia sangat dipengaruhi oleh sistem sosial budaya yang berlaku
dalammasyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan HAM perlu memperhatikan:
(1)sistem sosial yang berlaku; (2) sistem nilai dan norma dalam masyarakat dankebudayaan;
(3) sikap sosial dan budaya individu; (4) sistem kepercayaan yang dijunjung
tinggi masyarakat dan kebudayaan; (5) pranata-pranata sosial; (6) adatistiadat
suatu masyarakat. Jadi, HAM semata mata tidak hanya didasarkan atashukum dan
undang-undang saja, tetapi memperhatikan dinamika masyarakat. HAM tidak hanya
didasarkan atas hukum dan undang-undang saja tetapi memperhatikan rasa keadilan
dalam masyarakat.
BAB
III
PENUTUP
3.1
Kesimpulan
Sistem adalah keseluruhan dari unsur
atau bagian yang berhubungan secara fungsional dalam rangka mencapai tujuan
tertentu. Sistem nilai yang melandasi HAM ditentukan oleh pandangan hidup
bangsa. Bagi bangsa Indonesia, pandanagan atau filsafat hidup bangsa yang telah
disepakati adalah Pancasila.
Sistem
nilai yang melandasi HAM adalah sebagai berikut:
Landasan filosofis:
Secara etimologis, filsafat berasal dari kata Yunaani philo artinya cinta, to love
sahabat, dan shopia artinya kebijaksanaan, wisdom (pengetahuan dan kebenaran). Filsafat adalah usaha manusia
secara sungguh-sungguh untuk mencintai kebijaksanaan yang diperoleh melalui
pengetahuan dan kebenaran.
Landasan ideologis:
Ideologi adalah ajaran tentang cita-cita berdasarkan sistem nilai yang diyakini
kebenarannya.
Landasan yuridis
konstitusional: Hukum dasar
adalah norma dasar yang dijadikan landasan untuk mengatur kehidupan berbangsa
dan bernegara. Hukum dasar itu ada yang tertulis dan ada pula yang tidak
tertulis.
Landasan moral: Moral
adalah ajaran tentang perilaku baik menurut aturan yang berlaku dalam
masyarakat. Setiap masyarakat memiliki ajaran moral sendiri yang dibentuk dan
dikembangkan oleh masyarakat.
Landasan religius:
Sebagai anugrah Tuhan, HAM yang dibawa sejak lahir itu dijalankan sesuai dengan
nilai nilai religius. Artinya HAM itu semakin meningkatkan keimanan dan
mendekatkan diri pada Tuhan.
Landasan sosio-kultural:
Landasan ini dibangun dandikembangkan secara turun temurun melalui
sistem pranata, norma, dan nilai-nilaibudaya dari suatu generasi kepada
generasi berikutnya.
3.2
Saran
Sebagai makhluk sosial kita harus mampu
mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Disamping itu kita juga
harus bisa menghormati dan menjaga HAM. Dan jangan sampai pula HAM kita
dilanggar dan diinjak-injak oleh orang lain. Jadi dalam menjaga HAM kita harus
mampu menyelaraskan dan mengimbangi antara HAM kita dengan orang lain.
DAFTAR
PUSTAKA
Murdiono, 1992. Pancasila Sebagai Ideologi. Jakarta: BP7
Noorsyam, M. 2000. Pacasila Dasar Negara RI (Wawasan Sosial Kultural, Filosofis, dan
Konstitusional). Malang: Laboratorium Pancasila UM
Sudarmono, 1995. Konsepsi Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pancasila. Malang:
Laboratorium Pancasila
